https://www.merdeka.com/
Cerita Kabar – Pada Senin, 18 November 2024, calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti tahap seleksi uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI. Proses seleksi ini merupakan bagian dari rangkaian untuk memilih pimpinan dan pengawas KPK yang akan menjalankan tugas untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Sebelum mengikuti uji kelayakan ini, para capim dan cadewas KPK sudah mempersiapkan diri dengan matang, termasuk menyiapkan materi presentasi dan makalah yang akan dipaparkan di hadapan anggota Komisi III DPR. Salah satu cadewas yang akan mengikuti tes tersebut, Benny Mamoto, mengungkapkan bahwa ia telah melakukan persiapan intensif. Benny mengatakan bahwa salah satu persiapan yang dilakukan adalah pembuatan makalah yang nantinya akan dipresentasikan saat seleksi.
“Yang disiapkan, pertama tadi pembuatan makalah, kemudian nanti akan ada pendalaman, ketiga dilakukan wawancara,” kata Benny Mamoto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (18/11). Benny juga mengungkapkan bahwa ia sudah siap untuk presentasi, meski tema makalahnya baru akan diumumkan pada saat hari pelaksanaan.
Selain itu, Benny menjelaskan bahwa proses seleksi yang dilakukan bersifat fleksibel dan jadwalnya bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, ia harus siap kapan saja jika ada perubahan jadwal dalam proses seleksi. “Kami dari cadewas KPK mendapatkan jadwal untuk hari Rabu dan Kamis, namun jadwal itu masih fleksibel. Jadi kami harus siaga sewaktu-waktu jika ada perubahan,” sambungnya.
Benny juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pimpinan KPK dan dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, sinergi yang baik antara keduanya sangat diperlukan, mengingat kedudukannya yang setara. Kolaborasi dan sinergi yang baik, lanjut Benny, akan memastikan bahwa tugas masing-masing pihak dapat dijalankan dengan maksimal tanpa ada intervensi satu sama lain.
“Menurut kami, memang perlu sinergi yang baik antara dewas dan pimpinan KPK, karena kedudukannya itu setara. Sehingga perlu sinergi dan kolaborasi yang baik dengan tetap saling menghormati, menghargai, dan tidak intervensi atas tugas masing-masing,” tambah Benny.
Sementara itu, capim KPK lainnya, Poengky Indarti, yang mendapatkan nomor urut dua dalam seleksi ini, juga mengaku sudah siap mengikuti ujian di Komisi III DPR RI. Poengky mengungkapkan bahwa meskipun ia tidak mengharapkan jadwal tes pada hari itu, namun ia siap menjalani seleksi yang lebih cepat. “Jadi sebetulnya saya enggak berharap hari ini, tapi karena dapat nomor urut 2 yasudah hari ini. Biar cepat juga,” ujar Poengky dengan santai.
Poengky juga menjelaskan bahwa ia telah melakukan berbagai persiapan menjelang uji kelayakan tersebut, termasuk berdiskusi dengan masyarakat sipil tentang isu-isu pencegahan korupsi. “Kalau persiapan khusus kami belajar, kemudian juga diskusi dengan teman-teman masyarakat sipil, terus dapat bahan-bahan juga dari kawan-kawan, ada yang langsung ada yang online,” ujar Poengky.
Dalam persiapannya, Poengky juga mempelajari pandangan para pakar dan pimpinan KPK sebelumnya, termasuk terkait dengan peningkatan pengawasan internal di pemerintahan. Ia mengatakan bahwa tema makalah yang ia dapatkan adalah mengenai bagaimana KPK dapat melakukan monitoring terhadap pengawas internal pemerintah untuk memastikan bahwa mereka bebas dari praktik korupsi.
“Tema makalah yang saya dapat terkait dengan monitoring pengawasan KPK terhadap pengawas internal pemerintahan agar bersih dan bebas korupsi,” ujarnya.
Poengky mengungkapkan rasa senangnya atas tema makalah tersebut, karena angka kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terus meningkat, terutama sejak tahun 2004. Data yang ada menunjukkan bahwa sudah ada 167 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, yang menurut Poengky, menunjukkan bahwa pengawasan internal perlu ditingkatkan. “Inikan shocking banget, jadi kita melihat pengawasan internal perlu ditingkatkan, dan KPK juga harus fokus terkait dengan hal itu,” ujar Poengky.
Proses seleksi fit and proper test ini merupakan langkah penting dalam memilih para pemimpin yang akan mengisi posisi pimpinan dan pengawas KPK. Kinerja KPK yang bersih dan transparan sangat bergantung pada siapa yang akan memimpin lembaga antirasuah ini ke depannya. Oleh karena itu, seleksi yang ketat dan transparan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa KPK dapat terus menjalankan tugasnya dalam pemberantasan korupsi dengan baik dan efektif.
